intronesia.id, Jakarta – Ketua DPP PDI-Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus mengungkapkan indikasi adanya pihak-pihak yang berusaha mengganggu agenda Kongres PDIP 2025 telah terdeteksi sejak lama. Menurutnya, tanda-tanda tersebut terlihat melalui sejumlah manuver, termasuk gugatan hukum dan narasi negatif yang diarahkan kepada partai.
“Salah satu tanda awalnya adalah gugatan yang diajukan ke PTUN terkait SK Kepengurusan PDIP 2025-2026, yang dianggap bertentangan dengan AD/ART partai,” ujar Deddy, Sabtu (14/12).
Gugatan tersebut diajukan oleh lima kader PDIP yang menilai SK No. M.HH-05.11.02 Tahun 2024 tidak sesuai dengan Pasal 17 AD/ART, yang membatasi masa bakti kepengurusan selama lima tahun. Namun, tak lama setelah itu, para penggugat mencabut gugatan mereka dan meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Selain itu, indikasi lain juga terlihat melalui spanduk-spanduk yang beredar dengan menyebut bahwa kepemimpinan Megawati adalah ilegal. “Kami sudah mengetahui itu sejak awal dan telah meresponsnya dengan langkah tertentu. Selebihnya, silakan cari tahu lebih dalam,” tambah Deddy.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut menanggapi isu tersebut. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan adanya narasi yang sengaja diciptakan untuk mendiskreditkan kepemimpinannya. Bahkan, ia menyebutkan rencana pihak tertentu untuk mengganggu jalannya Kongres PDIP 2025.
“Aku juga sudah dengar berita itu. Katanya mau bikin kacau di kongres nanti. Kalau berani, coba saja awut-awut partai saya,” ujar Megawati.
Meski tidak menyebut secara spesifik pihak yang dimaksud, Megawati menegaskan bahwa PDIP akan tetap solid dan siap menghadapi segala upaya yang mengancam stabilitas partai.
Isu ini menambah dinamika politik di dalam tubuh PDIP menjelang Kongres 2025. Pengamat politik memandang bahwa manuver semacam ini menjadi ujian konsistensi dan soliditas partai di tengah tantangan politik nasional.
