intronesia.id, Hiruk-pikuk dunia digital kembali diguncang skandal korupsi yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Polisi resmi mengumumkan telah menetapkan 24 tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online, dengan salah satu nama yang mencuat adalah Alwin Jabarti Kiemas - sosok yang diklaim sebagai keponakan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Dalam konferensi pers yang digelar Senin (25/11), Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, singkat namun tegas membenarkan keterlibatan Alwin Jabarti dalam kasus ini. "Kami jawab, benar," ujarnya saat menjawab pertanyaan wartawan, tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang peran dan latar belakang tersangka.
Peran Alwin, yang dikenal dengan inisial AJ, diduga sebagai aktor kunci dalam memfilter dan memverifikasi situs judi online agar lolos dari pemblokiran. Keberadaannya dalam lingkaran tersangka semakin menarik perhatian publik, terutama setelah media sosial mengungkap hubungan keluarganya dengan salah satu tokoh penting nasional.
Dari 24 tersangka yang telah ditetapkan, sembilan di antaranya adalah pegawai Komdigi. Polisi bahkan masih memburu empat tersangka lain yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO). Para tersangka akan dijerat dengan berbagai pasal, mulai dari KUHP hingga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Kasus ini membuka tabir praktik kotor di balik layar digital, memperlihatkan bagaimana celah birokrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Pertanyaan yang kini mengemuka adalah sejauh mana jaringan ini beroperasi dan siapa saja aktor di balik layar yang belum terungkap.
Hubungan keluarga Alwin dengan tokoh senior PDI Perjuangan menambah dimensi baru dalam skandal ini. Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak keluarga atau partai, kasus ini berpotensi menimbulkan guncangan politik yang tak terduga.
Penyidikan masih terus berlangsung, dan masyarakat diajak untuk menunggu perkembangan lebih lanjut. Satu hal yang pasti, kasus ini bukanlah sekadar pelanggaran biasa, melainkan potret korupsi yang menggerogoti sistem digital Indonesia.
