intronesia.id, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) angkat bicara membantah kabar yang viral di media sosial tentang anggaran Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang disebut hanya tersisa Rp500 juta akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
"Dari data yang kita terima, anggaran untuk KND itu Rp6 miliar lebih, dan setelah ada efisiensi itu tersisa sekitar Rp3 miliar lebih. Jadi, tidak benar seperti (informasi) yang beredar itu bahwa tinggal Rp500 juta," tegas Gus Ipul dalam pernyataan resmi yang dilansir dari laman Kementerian Sosial, Minggu (2/3).
Mensos merinci, pagu anggaran KND tahun 2025 sebenarnya mencapai Rp6.915.689.000. Meski terdampak efisiensi, anggaran KND masih tersisa Rp3.030.187.000, atau hampir 44% dari total anggaran semula.
Gus Ipul menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran sama sekali tidak mengurangi alokasi untuk bantuan sosial (bansos) dan layanan bagi penyandang disabilitas. Demikian juga dengan anggaran untuk para tenaga medis dan pendamping yang melayani penyandang disabilitas.
"Untuk pelayanan penyandang disabilitas, bansos untuk penyandang disabilitas, kemudian tugas-tugas utama untuk KND tetap diberikan dukungan. Penganggarannya masih ada," jelasnya.
Bahkan, Mensos memastikan anggaran operasional yang melekat untuk bansos, seperti biaya salur dan monitoring, juga tidak mengalami pengurangan. "Termasuk KND di dalamnya, dan tidak mengganggu pelayanan publik. Jadi, kalau toh KND sekarang ini ada efisiensi, tidak mengurangi layanan yang terkait dengan tugas utama, tugas fungsinya KND," tambahnya.
Komisioner KND Eka Pratama Widyanta turut mengonfirmasi bahwa layanan KND tetap berjalan maksimal meski ada penyesuaian anggaran. "Ini secara anggaran masih cukup tersedia untuk bisa dilaksanakan proses-proses sesuai tugas fungsi KND," ujarnya.
Eka menambahkan bahwa KND akan terus berupaya memberikan layanan yang efektif dan efisien. "Kami juga terus berikan upaya-upaya yang lebih efektif dan efisien untuk bisa memastikan teman-teman disabilitas di berbagai daerah tetap bisa terjamin kebutuhan dan apa yang harus diberikan oleh kementerian dan lembaga terkait," tegasnya.
Ia juga menyampaikan keyakinannya terhadap komitmen Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Gus Ipul. "Kami yakin bahwa Kementerian Sosial dengan Gus Ipul, kami juga tetap punya komitmen yang tinggi terhadap komisi ini untuk bisa semakin baik dan mengawal pemenuhan hak penyandang disabilitas di seluruh wilayah," tandasnya.
Sebelumnya, kabar tentang anggaran KND yang disebut-sebut hanya tersisa Rp500 juta akibat kebijakan efisiensi pemerintah telah memicu kemarahan publik, terutama di media sosial. Klarifikasi Mensos ini diharapkan dapat meredakan keresahan masyarakat terkait komitmen pemerintah terhadap penyandang disabilitas.
