intronesia.id, Kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo Subianto mulai berdampak pada para pendidik. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengonfirmasi bahwa insentif guru agama dan ustaz akan mengalami pemotongan, menyusul pengurangan anggaran Kementerian Agama yang mencapai Rp12,3 triliun.
"Anggaran kami dari Rp78,5 triliun kini menjadi sekitar Rp66 triliun," ungkap Nasaruddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2). Pemotongan ini menjadikan Kemenag sebagai salah satu kementerian yang mengalami pengurangan anggaran terbesar dalam program efisiensi pemerintah.
Meski demikian, Nasaruddin menegaskan bahwa pemotongan akan dilakukan secara proporsional dan tidak akan mengganggu layanan vital. "Program sensitif seperti penyelenggaraan Haji 2025 tidak akan terdampak," jelasnya. Efisiensi akan lebih difokuskan pada pos-pos seperti perjalanan dinas dan penyelenggaraan seminar.
Di tengah kekhawatiran pegawai, Menteri Agama memberikan jaminan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK). "Insya Allah tidak akan ada PHK, pemerintah sudah memperhitungkan semuanya dengan matang," tegasnya.
Pemotongan anggaran Kemenag ini merupakan bagian dari program efisiensi besar-besaran yang dicanangkan Presiden Prabowo melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Secara total, pemerintah menargetkan penghematan APBN hingga Rp306,69 triliun, dengan Rp256,1 triliun berasal dari pemangkasan 16 pos belanja kementerian yang telah dirinci oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Langkah efisiensi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kualitas pendidikan agama akan dipertahankan di tengah pengurangan insentif para pengajarnya, meskipun pemerintah menjamin layanan dasar tidak akan terganggu.
