Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran aturan Pemilu yang dilakukan anggota Korps Bhayangkara.
Listyo mengklaim pihaknya bakal menindak tegas seluruh anggotanya yang terbukti melanggar komitmen Polri untuk tetap netral dalam Pemilu 2024. Kendati demikian, ia juga meminta agar seluruh tudingan tersebut agar disertai bukti-bukti yang cukup.
"Kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut ya silakan saja dilaporkan, tentu kita akan proses," ujarnya kepada wartawan, Jakarta, Selasa (14/11).
"Namun sebaliknya, tentu harus ada bukti yang cukup , jangan hanya framing, jangan hanya isu tapi kemudian ada bukti yang cukup," imbuhnya.
Listyo menambahkan pihaknya telah mendapatkan tugas untuk mengamankan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dari mulai pendaftaran, pendistribusian logistik, pencoblosan, penghitungan suara, hingga akhirnya proses pelantikan.
Oleh karenanya ia meminta masyarakat agar tidak berspekulasi soal kehadiran anggota Polri yang ada di pelbagai rangkaian tahapan Pemilu. Menurutnya, hal tersebut tidak lebih dalam rangka pengamanan semata.
Ia memastikan kedatangan anggotanya di lapangan sebagai bentuk pelaksanaan tugas saat melakukan patroli dalam rangka pengamanan Pemilu 2024. Listyo juga menegaskan tidak pernah menugaskan jajarannya untuk melakukan intimidasi terhadap siapapun dalam kegiatan patroli tersebut.
"Ini yang tentu kemudian menjadi pertanyaan, kenapa ada Polri pada saat ini melaksanakan patroli dan sebagainya. Jadi itu semua kita lakukan dalam rangka kerangka pengamanan, tidak lebih dari itu," ujar perwira bintang empat itu.
Lebih lanjut, Listyo juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tidak terpecah belah meski berbeda pilihan dalam Pemilu. Ia berharap tidak ada lagi konflik pascapenyelenggaraan Pilpres seperti yang sempat terjadi sebelumnya.
"Karena itu penting buat masyarakat kita yang tentunya akan berdampak, karena perbedaan pendapat dan kita tidak ingin terjadi polarisasi terhadap anak-anak bangsa. Karena persatuan kesatuan Itu lebih diutamakan," kata dia.
Sebelumnya isu ketidaknetralan aparat dalam mengawasi Pilpres 2024 mulai mencuat beberapa waktu terakhir. Sejumlah tokoh politik menyampaikan pandangannya, salah satunya Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid.
Dia mengaku sudah merasakan ketidaknetralan aparat dalam mengawasi Pilpres 2024. Menurut dia, masyarakat umum juga sudah merasakan ketidaknetralan tersebut di berbagai daerah.
"Kita memang tidak berani menunjuk, tapi aroma itu sangat kuat. Itu publik di bawah juga sudah tahu, ada aparat yang berat sebelah," ucap Jazilul di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11).
Jazilul memberi contoh sikap tidak netral yang sudah terasa sejauh ini. Misalnya dalam pemasangan alat peraga. Dia mengklaim pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sudah mengalami itu.
"Sudah mulai itu, apakah pasang baliho, pengadaan acara, bahkan kalau ada orang atau kyai yang mau ceramah," lanjutnya.
