Ketua DPR Resmi Sahkan Pembentukan 13 Komisi Baru

22.10.2024 21:27
2-4 menit
Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna mengesahkan 13 Komisi DPR di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (22/10/2024)
Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna mengesahkan 13 Komisi DPR di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (22/10/2024) RRI /Rizki Supermana

Ketua DPR RI Puan Maharani mengesahkan pembentukan 13 Komisi di DPR sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR. Pengesahan tersebut disetujui oleh para Anggota DPR dalam Rapat Paripurna Pimpinan DPR periode 2024-2029.

"Sidang dewan yang terhormat, kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat. Apakah ruang lingkup tugas dan mitra kerja Komisi I sampai dengan Komisi XIII dan Badan tersebut dapat disetuju?" ujar Puan di Ruang Rapat Paripurna DPR, Selasa (22/10/2024).

Berikut daftar mitra kerja tiap Komisi di DPR periode 2024-2029.

Komisi I DPR 

Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika.

  1. Kementerian Luar Negeri
  2. Kementerian Pertahanan
  3. Kementerian Komunikasi dan Digital
  4. Panglima TNl/Mabes TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU
  5. Badan Intelijen Negara (BIN)
  6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
  7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
  8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
  9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
  10. Dewan Pers
  11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
  12. Komisi Informasi Pusat (KIP)
  13. Lembaga Sensor Film (LSF)

Komisi II DPR

Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur.

  1. Kementerian Dalam Negeri
  2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
  4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
  5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
  6. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
  7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
  8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
  9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
  10. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
  11. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
  12. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Komisi III DPR 

Penegakan Hukum.

  1. Kejaksaan Agung
  2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
  5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
  6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
  7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
  8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi IV DPR 

Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan.

  1. Kementerian Pertanian
  2. Kementerian Kehutanan
  3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  4. Badan Urusan Logistik (Bulog)
  5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)
  6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
  7. Badan Karantina Indonesia

Komisi V DPR 

Infrastruktur dan Perhubungan.

  1. Kementerian Pekerjaan Umum
  2. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
  3. Kementerian Perhubungan
  4. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
  5. Kementerian Transmigrasi
  6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
  7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Komisi VI DPR 

Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha, BUMN.

  1. Kementerian Perdagangan
  2. Kementerian BUMN
  3. Kementerian Koperasi
  4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
  5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
  6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
  7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
  8. Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)

Komisi VII DPR 

Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sarana Publikasi.

  1. Kementerian Perindustrian
  2. Kementerian Pariwisata
  3. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
  4. Kementerian UMKM
  5. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
  6. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
  7. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
  8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

Komisi VIII DPR 

Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak.

  1. Kementerian Agama
  2. Kementerian Sosial
  3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
  6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
  7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)
  8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Komisi IX DPR 

Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial.

  1. Kementerian Kesehatan
  2. Kementerian Ketenagakerjaan
  3. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
  4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/KBP2MI
  5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
  6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan)
  7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
  8. Badan Gizi Nasional

Komisi X DPR 

Pendidikan, Olah Raga, Saint dan Teknologi.

  1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
  2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
  3. Kementerian Kebudayaan
  4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
  5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
  6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
  7. Badan Pusat Statistik

Komisi XI DPR

Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan.

  1. Kementerian Keuangan
  2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  3. Bank Indonesia (BI)
  4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
  5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
  7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
  8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
  10. BUMN (PMN dan Privatisasi)

Komisi XII DPR

ESDM, Lingkungan Hidup dan Investasi.

  1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  2. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan
  3. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
  4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
  5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
  6. Dewan Energi Nasional (DEN)
  7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
  8. Badan Informasi Geospasial (BIG)

Komisi XIII DPR

Reformasi Regulasi dan HAM.

  1. Kementerian Hukum
  2. Kementerian HAM
  3. Kementerian Sekretariat Negara
  4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
  5. Komnas HAM
  6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
  7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
  8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
  9. Sekretariat Jenderal DPD RI
  10. Sekretariat Jenderal MPR RI
  11. Kantor Staf Presiden (KSP)

intronesia logo

intronesia.id adalah patform media digital sebagai opsi ruang informasi yang menyajikan berita dan informasi secara proporsional dan objektif.  "cintai indonesia dengan caramu"

©2024. PT Intro Media Indonesia