Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mencopot jabatan Dikdik Suratno Nugrahawan sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi karena Dikdik dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan inflasi di daerahnya.
"Saya sudah berkali-kali menyampaikan kepada pihak Pemerintah Kota Cimahi. Inflasinya tinggi, harga berasnya naik tidak turun-turun," kata Tito saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Jakarta, Senin (9/10), sebagaimana diberitakan Antara.
Pada pemaparan dalam rapat tersebut, Tito telah mengingatkan kepada Dikdik untuk mampu menurunkan angka inflasi.
"Saya minta untuk diganti, dan sudah diganti, sudah saya tanda tangani pada hari Sabtu (7/10). Diganti dengan pj wali kota yang baru," kata Tito.
Penjelasan Pj Wali Kota Cimahi
Dikdik Suratno Nugrahawan mengaku belum menerima surat resmi pemberhentian dari Kemendagri. Meski begitu, dia bakal menerima dengan lapang dada apabila memang benar diberhentikan.
"Sampai hari ini saya belum menerima surat pemberitahuan apa pun dari Kemendagri, tapi mungkin beberapa hari ke depan, hal itu bisa diterima," kata Dikdik kepada wartawan pada Selasa (10/10).
Dikdik pun menyatakan bahwa dirinya bukan dicopot oleh Kemendagri melainkan tak diperpanjang dan akan diganti oleh sosok lain. Menurut dia, jabatannya selaku Pj Wali Kota Cimahi akan berakhir pada tanggal 22 Oktober mendatang.
Inflasi di Cimahi
Terkait penanganan inflasi di Kota Cimahi, Dikdik mengaku sudah berupaya dengan membentuk tim pengendali inflasi. Hasilnya pun sudah terlihat. Inflasi di Kota Cimahi menurun dari yang semula 7 persen menjadi 2,3 persen pada bulan Oktober 2023.
Dikdik menyebut inflasi yang masih terjadi dipengaruhi kota besar yang ada di dekat Kota Cimahi yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung.
"Karena Cimahi ini berada pada kawasan atau di Metropolitan Bandung area, artinya yang terjadi di Cimahi tidak lepas dari apa yang terjadi di daerah-daerah lain pada kawasan Metro Bandung area," ujar dia.
"Contoh untuk inflasi di Cimahi itu inflasi yang berkembang pula di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat," kata Dikdik.
